Lidiklampung.com, Bandar Lampung — Roda penegakan hukum di daerah yang dinilai lumpuh akibat pusaran konspirasi kekuasaan memantik eskalasi perlawanan rakyat ke level tertinggi. Merasa aparat penegak hukum (APH) di tingkat daerah “masuk angin” dan mandul, Jaringan Rakyat Kota (Jarkot) Bandar Lampung secara resmi menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa akbar jilid berikutnya di ibu kota negara.
Ketajaman pergerakan ini ditegaskan secara langsung oleh Ketua Jarkot Bandar Lampung, Heriawan dalam pernyataannya mengecam keras barter anggaran hibah instansi vertikal yang diduga kuat menjadi instrumen untuk melanggengkan impunitas keluarga penguasa.
“Benteng pertahanan terakhir keadilan di daerah telah dirobohkan oleh konspirasi kekuasaan dan ‘politik upeti’ berkedok hibah puluhan miliar rupiah kepada instansi vertikal—mulai dari Kejati, Polda, hingga Polresta. Pagar pengaman inilah yang membuat kasus pemalsuan dokumen kepegawaian saudari kembar Walikota sejak CPNS 2008 mandek dan dibiarkan membusuk tanpa kejelasan,” ujar Heriawan yang akrab disapa Bang Awan, dalam pernyataan sikap resminya di Bandar Lampung, Selasa (17/11/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti ketika jalan-jalan rakyat dibiarkan hancur dan diutangkan ke PT SMI, Pemkot justru dengan sangat ugal-ugalan menyawer anggaran umroh hingga menembus total Rp68 miliar di APBD Murni dan Perubahan 2026, belum lagi ditambah skandal hibah Yayasan Sekolah Siger yang cacat hukum dan karut-marut korupsi di Dinas PU.
“Oleh karena itu, atas nama penderitaan rakyat, nelayan, buruh, pemuda, alim ulama, dan seluruh tokoh masyarakat Bandar Lampung, kami menuntut tegas Agar Wali Kota Eva Dwiana segera dipanggil, diperiksa, dan diadili secara hukum!” tegas Bang Awan.
Menurutnya, jika hukum di daerah sudah lumpuh di bawah bayang-bayang dinasti kekuasaan, maka dipastikan lautan massa rakyat akan datang mengguncang Jakarta. “Kami siap mengepung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai keadilan benar-benar ditegakkan dan para pelaku kejahatan anggaran diseret ke penjara,” tandasnya.
Tidak lagi sekadar menyoroti birokrat bawahan, dalam gelombang aksi massa yang jauh lebih masif ini, Jarkot secara tegas menuntut agar Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bertanggung jawab baik secara moral dan hukum atas serangkaian skandal ugal-ugalan yang merugikan keuangan negara dan mencederai keadilan publik.
Aksi gelombang ketiga ini dipastikan bakal mengepung empat gerbang utama pusat keadilan nasional sekaligus. Sementara, konsolidasi besar-besaran saat ini tengah dimatangkan dengan melibatkan lautan massa lintas elemen mulai dari tokoh masyarakat, alim ulama dan tokoh agama, pemuda, aliansi nelayan, kaum buruh, hingga perwakilan perempuan yang muak dengan praktik dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Aksi akbar di Jakarta nanti membawa bendera tuntutan atas akumulasi dosa-dosa fiskal yang saling bertaut erat di bawah kepemimpinan Eva Dwiana, di antaranya:
1. Mega-Hibah ke Kejati, Polda, & Polresta (Diduga Bungkam Kasus Dokumen Palsu)
Sorotan paling krusial tertuju pada kebijakan royal Pemkot Bandar Lampung menggelontorkan dana hibah bernilai fantastis hingga puluhan miliar rupiah ke instansi penegak hukum vertikal—mulai dari proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung (menembus angka Rp60 miliar), hingga gelontoran hibah lahan dan fasilitas untuk Polda Lampung serta hibah pembangunan gedung Satintelkam dan Satlantas Polresta Bandar Lampung.
Kebijakan ini menabrak rambu larangan KPK dan diduga kuat menjadi “upeti struktural” serta pagar pengaman mandeknya kasus dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian Eka Afriana—saudari kembar Walikota Eva Dwiana—yang sejak seleksi CPNS tahun 2008 disinyalir cacat hukum.
2. Skandal Hibah Yayasan Sekolah Siger (Ilegal)
Kucuran dana hibah APBD senilai ratusan juta rupiah kepada Yayasan Siger Prakarsa Bunda (pengelola SMA Siger 1 dan 2) nekat dicairkan, padahal saat itu status legalitas dan izin operasional sekolah tersebut dinilai cacat hukum.
3. Rapor Merah Dinas PU (Proyek Amburadul dan Temuan BPK RI Kelebihan Bayar)
Puluhan paket proyek infrastruktur di bawah kendali Dinas PU disinyalir bermasalah, mulai dari mutu pengerjaan yang buruk, mangkrak, hingga temuan kelebihan bayar proyek yang melibatkan belasan rekanan swasta, sementara jalan lingkungan rakyat dibiarkan hancur berlubang.
4. Puncak Kebijakan Ugal-ugalan: Program Umroh Rp68 Miliar (APBD 2026 Murni dan Perubahan)
Kemarahan publik memuncak tatkala Pemkot memaksakan alokasi fantastis untuk Program Umroh dan bina mental spiritual yang melonjak ugal-ugalan hingga menyentuh angka total Rp68 miliar dalam APBD Murni dan Perubahan 2026.
Anggaran ini dipaksakan di tengah kondisi keuangan daerah yang berdarah-darah: Pemkot masih memikul beban utang belanja daerah ratusan miliar rupiah, sementara pembangunan infrastruktur dasar warga justru harus diutangkan melalui pinjaman pihak ketiga ke PT SMI sebesar Rp100 miliar.
Tuntutan Tanpa Kompromi di Jantung Ibu Kota
Dalam aksi akbar mendatang, massa gabungan lintas elemen mendesak institusi tertinggi negara di Jakarta untuk segera mengambil alih perkara, yaitu:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Didesak turun tangan langsung mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), aliran mega-hibah instansi vertikal yang menabrak aturan, serta korupsi berjamaah pada alokasi APBD Murni dan Perubahan 2026.
2. Mabes Polri
Didesak mengambil alih penyidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen identitas dan rekam jejak kepegawaian Eka Afriana sejak CPNS 2008, serta membongkar aliran hibah instansi vertikal yang disinyalir menjadi instrumen impunitas hukum.
3. Kejaksaan Agung RI
Didesak segera menerbitkan Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) atas dugaan korupsi berjamaah, mark-up, dan aliran dana siluman pada mega-proyek Program Umroh APBD Murni dan Perubahan, serta memeriksa seluruh kebijakan anggaran yang disinyalir melibatkan abuse of power Walikota Eva Dwiana.
4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Didesak menjatuhkan sanksi administratif tegas serta mengevaluasi total kepemimpinan di Pemkot Bandar Lampung yang dinilai telah merusak sistem tata kelola pemerintahan daerah. (*)





